Pemprov NTB Percepat Penyelesaian Izin Pertambangan Rakyat

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan proses perizinan untuk tambang rakyat. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada Selasa, 24 Februari 2026, di Gedung Bank NTB Syariah. Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., yang mewakili Gubernur NTB, menekankan pentingnya percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai langkah untuk mengatasi maraknya praktik tambang ilegal serta menanggulangi penurunan pendapatan daerah.

Menurut Sekda, keadaan fiskal NTB saat ini tengah menghadapi tantangan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat mencapai Rp 1,2 triliun. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan, “Potensi IPR menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Meskipun NTB memberikan kontribusi besar untuk negara, situasi fiskal saat ini tidak memuaskan.”

Saat ini, terdapat 16 usulan IPR yang telah diajukan, namun hanya satu lokasi yang telah diproses sebagai proyek percontohan, yakni di Selanong, Bukit Mas Bangket. Meskipun demikian, lokasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis, termasuk isu reklamasi setelah tambang dan kelengkapan administrasi koperasi penambang.

Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan perbedaan interpretasi regulasi antara sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi. Ketidaksinkronan ini berisiko menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan.

“Kami tidak ingin pemerintah daerah berperan sebagai ‘siswa’ bagi aparat penegak hukum di kemudian hari hanya karena kesalahan dalam memahami regulasi. Untuk itu, kami mengundang Kepolisian dan Kejaksaan guna memastikan proses ini berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” tegas H. Lalu Moh. Faozal.

Dalam forum tersebut, Pemprov NTB telah merumuskan empat langkah strategis, yaitu: mengidentifikasi masalah dalam penataan tambang, merumuskan strategi legalisasi yang transparan, mendorong sinergi lintas sektor (antara Pusat, Daerah, dan APH), serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan.

Strategi ini diharapkan bisa mempercepat pembahasan Perda Inisiatif DPRD NTB terkait pertambangan. Komitmen NTB dalam mengelola IPR juga terlihat mendapat perhatian di tingkat nasional, terlihat dari kunjungan studi banding Pemerintah Provinsi Gorontalo baru-baru ini.

“Masyarakat telah lama menunggu. Kami tidak bisa menunda lagi. Percepatan regulasi ini sangat penting untuk mengubah tambang ilegal menjadi sektor legal yang dapat menyejahterakan masyarakat,” tutup Sekda dengan tegas.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Samsudin, S.Hut., M.Si., juga menjelaskan mengenai perkembangan IPR di NTB. Dari 16 usulan yang diterima, baru satu lokasi yang berhasil menjadi proyek percontohan di Bukit Selonong Sumbawa, meskipun dia mengakui bahwa operasionalnya masih memiliki banyak tantangan. “Proyek di Selonong ini masih berfungsi sebagai dummy, dan di lapangan kami dihadapkan pada masalah lingkungan terkait reklamasi pasca tambang serta administrasi koperasi yang belum selesai,” tukasnya.

Lebih jauh, Kadis ESDM mencatat adanya ‘benturan’ regulasi antara tiga sektor utama yang terlibat: ESDM, Lingkungan Hidup (LHK), dan Koperasi. Perbedaan dalam pemahaman terhadap aturan ini telah menghambat proses legalisasi, sementara tuntutan dari masyarakat penambang meningkat melalui berbagai aksi penyampaian pendapat.

Menanggapi situasi ini, FGD strategis dilaksanakan untuk merumuskan percepatan legalisasi IPR. Fokus utama adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara berbagai sektor dan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) demi memastikan proses perizinan memiliki kepastian hukum.

“Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi masalah dengan akurat dan menyusun rekomendasi kebijakan yang memastikan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.