Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan NTB yang Tepat Sasaran

INFOSUMBAWA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif di era digital. Hal itu disampaikan dalam program NTB Bicara TVRI yang menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, di sela pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 di Mataram, Kamis (16/4).

Dr. Ahsanul Khalik menekankan bahwa pembangunan NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda harus bertumpu pada data yang akurat dan terintegrasi. Melalui program NTB Satu Data, pemerintah provinsi berupaya menyelaraskan data dari kabupaten/kota hingga perangkat daerah di tingkat provinsi.

“Pembangunan NTB harus berbasis data. Tanpa data yang jelas, lokus dan fokus intervensi program tidak akan bisa dieksekusi dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, NTB saat ini juga memperkuat integrasi data dengan Portal Pelita milik Kementerian Dalam Negeri serta sistem Bappenas. Langkah ini diharapkan membuat setiap usulan dalam Musrenbang memiliki dasar kebutuhan masyarakat yang nyata, termasuk dalam menentukan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Salah satu terobosan yang disorot adalah penguatan data untuk kelompok rentan, termasuk Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Dinas Kominfotik bersama Bappeda disebut telah melakukan pemilahan data spesifik agar perencanaan pembangunan lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Terkait akses informasi publik, Khalik mengatakan portal resmi pemerintah ntbprov.go.id kini menjadi rujukan utama masyarakat dengan jumlah kunjungan lebih dari 1,2 juta per bulan. Menurutnya, masyarakat, termasuk generasi Z, kini semakin mudah menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui kanal digital yang tersedia.

Selain melalui situs resmi, Pemprov NTB juga aktif di berbagai media sosial yang dipantau secara cepat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah juga memastikan informasi pembangunan tersampaikan hingga ke pelosok melalui kolaborasi lintas media.

Meski masih terdapat sekitar 150 titik blank spot di NTB, terutama di wilayah Bima karena kondisi topografi yang ekstrem, Khalik menegaskan hal itu tidak menjadi penghalang penyebaran informasi publik. Untuk wilayah yang sulit dijangkau internet, Pemprov NTB memperkuat kerja sama dengan media cetak serta media penyiaran.

Tahun ini, Pemprov NTB bekerja sama dengan lebih dari 120 media, termasuk RRI dan TVRI, agar jangkauan informasi tetap sampai ke desa-desa terpencil. Strategi ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai arah kebijakan pembangunan hasil Musrenbang 2026.

Di wilayah yang telah terjangkau internet, Dinas Kominfotik terus mengoptimalkan portal NTB Satu Data. Sistem ini menjadi pusat transparansi yang menyinkronkan data kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, sekaligus menjadi alat ukur kinerja pemerintah.

Dr. Ahsanul Khalik juga menyebut portal ntbprov.go.id kini dilengkapi survei tingkat kepuasan masyarakat yang dipilah per perangkat daerah. Survei tersebut menjadi salah satu indikator kinerja utama yang dipantau langsung oleh Gubernur NTB.

“Ini bentuk transparansi agar setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas kualitas program yang dijalankan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Khalik menekankan bahwa keberhasilan Musrenbang 2026 sangat bergantung pada sinergi dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan kanal digital maupun perangkat daerah untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.

“Tanpa sinergi dan saling percaya, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Mari kita bangun kebersamaan untuk NTB yang Makmur Mendunia,” pungkasnya.