Seminar Nasional Anti Kekerasan Seksual di UIN Mataram

InfoSumbawa – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Indah Dhamayanti Putri, turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI di UIN Mataram pada Sabtu, 18 April. Seminar ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menangani kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak.

Kehadiran Wagub Dinda dan Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pendidikan dalam mengatasi masalah kekerasan yang masih menjadi tantangan besar, khususnya di daerah NTB.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda menegaskan bahwa persoalan kekerasan harus dihadapi secara terbuka dan tidak boleh lagi ditutupi. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah ini.

“Perlindungan anak dimulai dari rumah tangga. Peranan seorang ibu sangat krusial dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi anggota keluarganya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki ketahanan mental yang baik, sehingga dapat melindungi diri dari berbagai bahaya, termasuk narkoba dan tindakan kekerasan.

Menanggapi tingginya angka kekerasan di berbagai daerah, Wagub Dinda meminta semua pihak untuk mengakhiri budaya saling menyalahkan dan mengedepankan tindakan nyata. “Saatnya kita bersama-sama berhenti untuk saling menyalahkan. Mari berupaya, sekecil apapun langkahnya, untuk menekan angka kekerasan agar tidak terus meningkat,” tegasnya.

Ia juga merekomendasikan agar isu pencegahan kekerasan diperkenalkan sebagai materi wajib di lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan pihak akademik dalam mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ia menekankan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, untuk mendapatkan perlindungan.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk hak-hak perempuan dan anak. Ini adalah landasan penting untuk menjamin perlindungan mereka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Arifah menekankan pentingnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. “Mereka memiliki posisi yang sangat strategis dalam menciptakan generasi berkualitas. Kita semua bertanggung jawab untuk menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan,” pungkasnya.