Pemerintah NTB Siapkan Strategi Pemulihan Infrastruktur Pasca Banjir

InfoSumbawa – Awal tahun 2026 menjadi titik penting bagi perkembangan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Curah hujan yang tinggi selama bulan Januari dan Februari telah menyebabkan bencana banjir, yang mempengaruhi jalan akses, khususnya di Pulau Sumbawa, mencakup daerah Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Menanggapi situasi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB mengambil langkah cepat dengan menyiapkan skema pendanaan darurat serta membentuk tim teknis untuk penanganan di lapangan.

Ilham Ardiansyah, ST., MT., selaku Sekretaris Dinas PUPR NTB, menjelaskan bahwa kerusakan jalan akibat banjir akan ditangani menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur dapat berfungsi kembali dengan cepat demi kelancaran mobilitas masyarakat.

“Karena ini berhubungan dengan bencana banjir, maka untuk penanganan yang cepat kami menggunakan skema BTT. Tujuan kami adalah agar infrastruktur dapat segera berfungsi kembali,” ujar Ilham saat ditemui di kantornya pada Rabu (1/4).

Namun, Ilham juga menekankan bahwa perbaikan yang dibiayai melalui dana BTT bersifat sementara. Untuk perbaikan permanen, diperlukan proses dan waktu pengerjaan yang lebih panjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia mengungkapkan bahwa pengurangan dana transfer dari pusat juga memengaruhi kemampuan pembangunan infrastruktur di daerah. Rencana perbaikan jalan yang sebelumnya sudah terdaftar kini harus kembali dievaluasi.

“Keadaan anggaran kita saat ini kurang ideal akibat pemangkasan dana dari pusat. Ini bukan sekadar angka, tetapi berdampak terhadap jumlah kilometer jalan yang dapat kita perbaiki tahun ini,” tuturnya.

Dengan adanya pemangkasan ini, PUPR harus beralih dari pendekatan ‘pemerataan’ menuju ‘skala super prioritas’. Hal ini berarti, hanya ruas jalan yang paling parah kerusakannya dan berdampak ekonomi tinggi yang akan mendapatkan perhatian anggaran.

Gubernur NTB juga telah menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan. Tim ini bertujuan untuk memperbaiki lubang-lubang kecil yang dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani.

“Tujuan Pak Gub dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Perbaikan dilakukan segera agar tidak semakin parah, yang pada akhirnya akan menambah biaya jika kerusakannya meluas,” jelasnya.

Kerja TRC sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan adanya laporan dari warga, tim akan segera turun untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Untuk memastikan respons yang efektif di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan, masing-masing di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Kepala Balai di masing-masing wilayah harus memastikan tindakan yang cepat. Namun, kami juga menekankan bahwa keberhasilan TRC harus didukung dengan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan anggaran, meskipun ada laporan dan tim, pengoperasian kami akan terbatas,” tegasnya.

Dengan kombinasi skema BTT untuk kerusakan bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meskipun di tengah cuaca ekstrem.