Pemprov NTB Klarifikasi Video Viral Pekerja Migran di Libya

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan penjelasan mengenai video yang tengah viral di media sosial TikTok, yang berkaitan dengan nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang berada di Libya. Melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, yang juga berperan sebagai Juru Bicara Pemprov, disampaikan informasi terkini mengenai situasi para PMI tersebut.

Berdasarkan laporan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, saat ini ada empat PMI yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. Ahsanul Khalik menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial itu diambil saat para PMI sudah mendapatkan perlindungan dari KBRI Tripoli, dan kondisi mereka saat ini dalam keadaan aman dan sehat.

Pemulihan Melalui Diplomasi

Ahsanul Khalik, yang sering disapa Aka, memaparkan bahwa KBRI Tripoli sedang melakukan negosiasi yang intensif dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Upaya diplomatik ini berfokus pada pengembalian dokumen penting seperti paspor dan izin tinggal, serta pengurangan tuntutan denda dan kompensasi lainnya.

“Pengembalian paspor adalah prioritas utama karena berpengaruh signifikan terhadap proses pemulangan ke Indonesia,” jelas Aka. Namun, agensi terkait meminta ganti rugi yang cukup besar yakni USD 7.000 per orang, yang membuat situasi semakin sulit bagi PMI dan keluarga mereka. KBRI Tripoli kini tengah berupaya mencari solusi melalui dialog yang konstruktif.

Kronologi dan Tantangan yang Dihadapi PMI

Informasi dari para PMI menunjukkan bahwa mereka bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan kontrak kerja yang biasanya selama dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan. Sementara itu, selama bertugas, mereka mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal, serta perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan mereka.

Karena mengalami berbagai tekanan tersebut, para PMI akhirnya melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli. Dalam konteks ini, tantangan pemulangan PMI meliputi masalah penahanan paspor dan tuntutan ganti rugi yang tinggi akibat pemutusan kontrak secara sepihak.

Pesan untuk Masyarakat

Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan bahwa video yang beredar tidak mencerminkan kondisi terbaru PMI tersebut. Aka menegaskan bahwa tidak benar jika diasumsikan para PMI masih berada dalam kondisi yang berbahaya. KBRI Tripoli telah memberikan perlindungan maksimal.

Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat, bahwa Libya merupakan negara dengan risiko tinggi bagi PMI, terutama yang berangkat secara nonprosedural. Pemprov NTB mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang prosedur yang benar dalam bekerja ke luar negeri.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI. Update lebih lanjut akan kami sampaikan sesuai dengan laporan resmi dari KBRI Tripoli,” tutup Ahsanul Khalik.