Wamen Komdigi Soroti Bahaya Deepfake AI, Minta Konten Diberi Watermark

INFOSUMBAWA.COM – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menekankan pentingnya pemberian watermark pada konten berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah penyebaran konten manipulatif seperti deepfake.

Menurut Nezar, tanda khusus pada konten AI diperlukan agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks dan disinformasi digital. Pemerintah juga disebut tengah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Nezar di Yogyakarta usai membuka Workshop AI Talent Factory di Universitas Gadjah Mada. Ia menjelaskan, teknologi generatif saat ini mampu menghasilkan konten yang sangat realistis, mulai dari gambar hingga suara, sehingga kerap sulit dibedakan dari yang asli.

“Generatif AI bisa menghasilkan foto yang sangat mirip, bahkan suara seseorang yang tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut dalam kenyataan, tapi muncul di ruang digital,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (18/4/2026).

Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat watermark menjadi penting sebagai penanda bahwa sebuah konten merupakan hasil AI. Menurutnya, pengembang dan pengguna AI perlu memberi tanda agar publik mengetahui asal-usul konten yang beredar.

“Di sinilah pentingnya pengembang dan pengguna AI untuk memberikan tanda atau watermark bahwa ini adalah produk AI,” tegasnya.

Nezar menambahkan, keberadaan watermark sangat membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti orang tua dan lansia yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital. Tanpa penanda yang jelas, mereka dinilai lebih mudah menjadi korban hoaks dan disinformasi yang tersebar di media sosial.

“Kita tahu banyak orang tua yang kesulitan membedakan apakah informasi di dunia digital itu benar atau tidak,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa regulasi pemerintah melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas masih difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital, sehingga belum secara spesifik menyasar kelompok usia lanjut.

“PP Tunas memang didedikasikan untuk menciptakan lanskap digital yang sehat bagi anak-anak, jadi tidak menyasar yang tua-tua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan teknologi global untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Nama-nama besar seperti Google, Meta, dan TikTok disebut menunjukkan respons positif.

“Dialog terus berjalan dengan sejumlah tech companies, dan kami mengapresiasi respons kolaboratif mereka dalam mengadopsi aturan, termasuk pembatasan usia dan solusi teknologi konkret,” kata Nezar.