PKC PMII Bali Nusra Tegaskan Tidak Beri Mandat di Musda Lanjutan KNPI NTB

15 Dec 2025 • 12:09 Redaksi

Mataram, 15 Desember 2025 – Pimpinan Koordinator Cabang (PKC) PMII Bali Nusra secara resmi menyatakan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Lanjutan KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dianggap cacat secara prosedural dan tidak mewakili organisasi dengan benar. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Menurut Sekretaris PKC PMII Bali Nusra, Suci Ramadhani Putri, organisasi tidak pernah memberikan mandat, penugasan, atau kewenangan kepada Lalu Syahrur Apriyan untuk bertindak atau menandatangani dokumen atas nama PKC PMII Bali Nusra. “PKC PMII Bali Nusra tidak pernah memberikan mandat, penugasan, maupun kewenangan kepada Lalu Syahrur Apriyan untuk bertindak, menyampaikan sikap, atau menandatangani dokumen apa pun atas nama PKC PMII Bali Nusra,” tegas Suci.

PKC PMII Bali Nusra menegaskan bahwa Lalu Syahrur Apriyan tidak memiliki dasar representasi organisasi dalam forum Musda KNPI NTB. Setiap pernyataan atau tindakan yang mengatasnamakan PMII Bali Nusra di luar mekanisme organisasi yang sah bukan merupakan sikap resmi organisasi.

Penegasan ini didasarkan pada Berita Acara Musda Lanjutan KNPI NTB tertanggal 14 Desember 2025, di mana tercantum tanda tangan Lalu Syahrur Apriyan sebagai perwakilan OKP PMII Bali Nusra. PKC PMII Bali Nusra memastikan bahwa tidak ada mandat organisasi yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk mewakili atau menandatangani dokumen atas nama PKC PMII Bali Nusra.

Dengan adanya pencantuman nama dan tanda tangan tersebut tanpa dasar mandat organisasi, PKC PMII Bali Nusra menilai Musda Lanjutan KNPI NTB cacat prosedural dan tidak dapat dijadikan rujukan atau legitimasi yang mengatasnamakan PMII Bali Nusra.

Lebih lanjut, PKC PMII Bali Nusra menyatakan dukungan terhadap Daud Azhari sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih melalui proses Musda yang dinilai sah.

PKC PMII Bali Nusra menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah organisasi, tertib administrasi, serta etika keorganisasian dalam setiap proses demokrasi dan dinamika kepemudaan.

Redaksi
Penulis.

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya