NTB: Pusat Inovasi Ekonomi Syariah di Indonesia

InfoSumbawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengukuhkan dirinya bukan hanya sebagai destinasi wisata utama, melainkan juga sebagai pusat keunggulan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, industri halal, dan pariwisata, menjadikan NTB magnet kuat bagi pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Alfi Wijaya, Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 yang diselenggarakan di Lombok Raya pada Senin, 20 April 2026. “Lombok bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga tempat untuk belajar. Kinerja industri BPRS di wilayah ini sudah terbukti sehat dan patut menjadi acuan di tingkat nasional,” ungkapnya dengan penuh semangat.

Alfi menekankan, meskipun industri BPR Syariah secara nasional mengalami tantangan, kinerja perbankan syariah di NTB justru menunjukkan hasil yang mengesankan. Ia menjelaskan bahwa NTB kini menjadi acuan bagi industri sejenis dalam belajar dan berinovasi.

Dalam konteks ini, meski situasi industri BPRS secara nasional berhadapan dengan masalah profitabilitas dan pembiayaan bermasalah, NTB justru mampu menciptakan tren positif. “Data menunjukkan bahwa BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 10 persen. Ini didukung oleh tingkat kesehatan kredit yang baik, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di level 1 persen,” lanjutnya.

Keberhasilan ini, ujar Alfi, tidak terlepas dari tata kelola yang baik, manajemen risiko yang solid, serta kedekatan dengan komunitas lokal yang sangat menjunjung nilai-nilai religius.

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, juga menegaskan pentingnya sistem ekonomi syariah sebagai solusi di tengah ketidakpastian global. “Di tengah fluktuasi harga energi dan ketegangan geopolitik, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah kepastian,” ungkapnya saat membuka acara resmi Rakernas tersebut.

Menurut Miq Iqbal, keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang efektif dalam meredam spekulasi, serta menjaga stabilitas keuangan, khususnya untuk sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi pilar utama ekonomi setelah krisis 1998.

Pemerintah Provinsi NTB saat ini berkomitmen untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, dengan mendorong transformasi seluruh BPR daerah menjadi BPRS. Miq Iqbal juga menegaskan perlunya penguatan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari revitalisasi sektor perbankan lokal, serta pengonsolidasian lembaga keuangan daerah agar lebih terfokus dalam mendanai sektor ultra mikro.

Di penghujung sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan rasa terima kasih kepada Himbarsi yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Menurutnya, kepercayaan ini adalah suatu kehormatan dan momentum strategis bagi NTB untuk memperkuat posisi sebagai pendukung ekonomi syariah nasional.

Rakernas dengan tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” dihadiri oleh lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Indonesia.