APBD Perubahan 2025: Pemprov NTB Fokus pada SDM, Infrastruktur, dan Digitalisasi Layanan

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan Satu Tahun Sidang 2025/2026, Rabu (3/9). Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta seluruh masyarakat NTB atas dukungan mereka terhadap pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kondusifitas dalam kerja-kerja pemerintah dan pembangunan dapat terus terjaga,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa tahun 2025 adalah momentum penting bagi NTB untuk menyusun kembali kebijakan pembangunan. Ia menyoroti pentingnya stabilitas di tengah dinamika bangsa dan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. “Gejolak yang terjadi akhir-akhir ini menjadi bahan refleksi kita bersama,” tegasnya.

Terkait dokumen perubahan KUA dan PPAS, Gubernur menjelaskan bahwa rancangan tersebut disusun melalui analisa mendalam terhadap kondisi aktual, tantangan global, dan peluang daerah. Fokus utama anggaran tahun 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang merata, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta digitalisasi layanan publik.

“Kami memproyeksikan pendapatan secara realistis dan menyebarkan belanja secara proporsional, efektif, dan efisien, dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di pelosok dan kelompok rentan,” jelasnya lebih lanjut.