Pemprov NTB Tingkatkan Pengawasan SPPG untuk Keamanan Pangan

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan serta penerapan standar higiene dan sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayahnya. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat setempat.

Asisten I Setda NTB, Fathul Gani, mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada percepatan dan ketepatan dalam pengurusan Sertifikat Rumah/Instalasi Sehat dan Sertifikat Laik Sanitasi (SRIS/SLS). Ia menekankan kepada Dinas Kesehatan NTB agar segera menginstruksikan jajaran di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan tidak adanya keterlambatan, asalkan seluruh prosedur telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Keterlambatan dalam proses sertifikasi dapat menimbulkan masalah hukum,” tegasnya saat Rapat Pimpinan terkait pelaksanaan program MBG di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, pada Rabu (1/4/2026).

Fathul Gani juga menyoroti adanya sejumlah dokumen yang telah diterbitkan namun belum ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengawasan, khususnya dalam pengambilan sampel bahan pangan, agar manipulasi data dapat dihindari.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, menambahkan bahwa penguatan penerapan SRIS/SLS bukan bertujuan untuk menyulitkan pelaku usaha, namun untuk memastikan standar higienitas yang dipenuhi. “Langkah ini diambil menyusul peningkatan kasus keracunan. Kami berkomitmen untuk mencegah risiko yang lebih besar,” ujarnya.

Saat ini, sekitar 763 SPPG terdaftar di NTB, dengan tingkat penerbitan SRIS mencapai 88 persen. Namun, sejumlah SPPG harus ditutup sementara karena belum memenuhi standar, seperti kualitas air, kelulusan uji laboratorium, dan pelatihan penjamah makanan yang belum memadai.

Pengawasan juga menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan seperti bakteri Escherichia coli (E. coli) yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk diare dan mual. Ahli gizi, Gusti Ayu Kade Widya Diastini, mengungkapkan bahwa banyak SPPG yang masih merasa kesulitan dalam memenuhi standar, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan SLS.

Data menunjukkan terdapat 225 SPPG yang bermasalah pada aspek IPAL, sementara 35 SPPG belum memiliki SLS, dan 39 SPPG mengalami masalah pada keduanya. Keadaan ini menyebabkan beberapa SPPG ditutup sementara, menempatkan Provinsi NTB sebagai daerah dengan jumlah penutupan SPPG terakurasi dan menjadi perhatian nasional.

Fathul Gani menekankan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada koordinasi yang lemah dengan pihak mitra atau yayasan serta keterlambatan dalam administrasi. Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, Pemprov NTB menegaskan perlunya perubahan fokus dari kuantitas menuju kualitas.

Fathul Gani mengingatkan, pencapaian jumlah bukan lagi prioritas utama, melainkan kepatuhan terhadap standar serta kualitas layanan, dan keamanan pangan. “Kita sudah cukup mengejar kuantitas, kini saatnya fokus kepada kualitas. Jangan sampai aspek-aspek mendasar seperti kualitas air dan higiene menimbulkan masalah besar,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, perhatian juga diberikan kepada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pemprov NTB meminta agar stok pangan, khususnya beras dan telur, tetap aman serta memastikan hasil pertanian terserap dengan optimal untuk mencegah kelangkaan yang dapat memicu inflasi.

Fathul Gani meminta Dinas Pertanian NTB untuk menyusun roadmap terukur dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani dan ketersediaan daging. Untuk memastikan semua program berjalan efektif, pemerintah daerah akan mempercepat pengurusan SLS dan persyaratan lainnya, melakukan sosialisasi, serta memonitor secara berjenjang.

Pemprov NTB juga membuka kesempatan bagi pengajuan anggaran untuk mendukung percepatan program, dengan catatan bahwa hasil yang dicapai harus berdampak nyata. Pemprov NTB menekankan bahwa SPPG adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan sekedar kegiatan bisnis.

“Standar harus ditegakkan dengan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika tidak ada perbaikan, penutupan permanen akan menjadi opsi,” tegas Fathul Gani. Dengan langkah ini, diharapkan semua SPPG di NTB dapat memenuhi standar yang ada dan mampu memberikan layanan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.