Program Desa Berdaya NTB: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Ekstrem

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang giat mempersiapkan program Desa Berdaya yang mengusung pendekatan transformatif. Dalam rangka mendukung program tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Dukcapil) NTB berencana mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pendamping desa. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan intervensi yang diberikan kepada ribuan Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kemiskinan ekstrem dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala DPMD Dukcapil NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., menuturkan bahwa peran pendamping desa sangat krusial dalam menentukan nasib 6.711 KK yang menjadi sasaran program ini. Melalui Diklat, pendamping desa akan dilatih untuk mampu mengidentifikasi jenis mata pencaharian yang tepat bagi keluarga-keluarga tersebut.

“Pendamping desa harus mampu membantu keluarga miskin ekstrem dalam menyusun proposal yang sederhana. Kita juga akan menentukan kegiatan serta estimasi biaya melalui aplikasi yang sedang disiapkan oleh Kominfo,” ucap Lalu Hamdi saat ditemui di kantornya pada Selasa (31/3/2026).

Target Graduasi: Kemandirian Ekonomi dalam Dua Tahun

Program ini menerapkan pendekatan graduasi, yang berarti keluarga sasaran tidak hanya akan mendapatkan bantuan sementara, tetapi diharapkan dapat keluar dari kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun ke depan. Lalu Hamdi menetapkan standar keberhasilan yang ambisius sebagai syarat untuk mencapai target tersebut.

“Dalam dua tahun, pendapatan mereka harus mencapai 1,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, aset mereka diharapkan meningkat sebesar 50 persen, dapat mengonsumsi makanan bergizi tiga kali sehari, dan memiliki tabungan yang terus bertumbuh,” jelasnya.

Bantuan sosial produktif sebesar Rp7 juta per KK akan difokuskan pada penciptaan mata pencaharian yang memiliki kepastian pasar. “Kami ingin memastikan bahwa usaha yang dijalankan bukan hanya bersifat musiman, tetapi berkelanjutan dan memiliki pasar yang jelas,” tambahnya.

Intervensi Layanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Layak

Selain memfokuskan pada penguatan ekonomi, program ini juga mencakup intervensi di bidang layanan dasar. Para pendamping desa akan bertugas memantau akses keluarga sasaran terhadap berbagai bantuan sosial, termasuk Kartu Pintar untuk pendidikan anak dan kepesertaan dalam BPJS Kesehatan.

Dari sisi infrastruktur, hasil verifikasi menunjukkan terdapat 49 rumah yang termasuk dalam kategori prioritas perbaikan. Hal ini dikarenakan rumah-rumah tersebut memenuhi empat indikator ketidaklayakan, seperti luas lantai yang kurang dari 9 meter persegi per orang dan belum adanya fasilitas MCK.

“Kami telah mengidentifikasi rumah-rumah ini untuk diperbaiki, juga akan memastikan akses air bersih dan listrik untuk penerangan,” ujar Lalu Hamdi.

Terobosan Verifikasi Data Mandiri

Dalam pelaksanaannya, Lalu Hamdi mengakui ada tantangan teknis terkait data nasional. Namun, NTB melakukan terobosan dengan melaksanakan verifikasi dan validasi mandiri di 40 desa sasaran sebelum data resmi dari pusat dirilis.

“Kami berusaha untuk mendahului data nasional guna mempercepat proses. Dari data awal 7.250 KK, setelah diverifikasi, teridentifikasi 6.711 KK yang layak mendapatkan intervensi, sementara 539 KK tidak ada di lokasi,” ungkapnya.

Menariknya, dalam proses ini ditemukan 373 KK yang terdiri dari lansia sebatang kara dan tidak produktif. Untuk kategori ini, pemerintah akan menerapkan skema perlindungan sosial yang berbeda, bukan melalui bantuan modal usaha.

Program Desa Berdaya transformatif direncanakan akan dimasukkan dalam usulan APBD Perubahan pada bulan Juni mendatang. Begitu disetujui, dana bantuan akan segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi di tingkat komunitas.