Seaplane di NTB: Langkah Strategis Mewujudkan Konektivitas Kepulauan

InfoSumbawa – Pada 28 Februari 2026, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menjadi tonggak penting dalam pengembangan layanan seaplane. Langkah ini tidak hanya membuka rute wisata baru, tetapi juga mendorong arsitektur konektivitas yang lebih luas bagi kepulauan NTB.

Kebijakan ini sejalan dengan RPJMD, yang menekankan penguatan konektivitas sebagai kunci pembangunan daerah, dengan fokus pada pariwisata berkualitas dan ekonomi biru. Dalam konteks NTB yang merupakan provinsi kepulauan, konektivitas menjadi kunci untuk pemerataan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mengakui bahwa di perairan Lombok dan Sumbawa terdapat ratusan pulau kecil dengan potensi besar. Namun, seringkali kendala aksesibilitas menjadi hambatan utama. Meskipun transportasi laut masih vital, waktu tempuh yang lama dan ketergantungan pada kondisi cuaca menjadi tantangan. Dengan hadirnya seaplane, perjalanan antarpulau yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat dipangkas menjadi puluhan menit, menawarkan efisiensi yang signifikan.

Pemilihan Bendungan Batujai sebagai lokasi seaplane didasarkan pada analisis teknis yang mendalam. Keberadaannya yang dekat dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

• Integrasi sistem pengendalian lalu lintas udara yang mempermudah komunikasi dan pengawasan,
• Efisiensi navigasi yang lebih baik berkat kedekatan dengan infrastruktur utama,
• Pengurangan biaya dan duplikasi perangkat, serta
• Peningkatan respons darurat yang lebih cepat.

Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan aspek keselamatan dan logika penerbangan, menyisihkan pertimbangan estetika.

Rencana implementasi untuk pengembangan seaplane dilakukan secara bertahap, mencakup: penataan waterbase yang mematuhi standar keselamatan, sinkronisasi perizinan dan SOP operasional, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, hingga uji coba operasional. Hal ini memastikan operasional seaplane tidak mengganggu fungsi utama bendungan serta pengelolaan air yang ada.

Dari perspektif ekonomi, kehadiran seaplane mendorong sektor pariwisata untuk mengadopsi strategi yang mengedepankan kualitas di atas kuantitas, dengan manfaat yang meluas ke operator penerbangan, kunjungan yang lebih merata ke pulau kecil, dan pertumbuhan UMKM lokal.

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, konektivitas yang cepat ini berpotensi mendatangkan investasi baru, khususnya bagi resort di pulau kecil serta memperkuat pasar wisata konservasi. Selain itu, seaplane juga mendukung mobilitas pelaku usaha, akses medis darurat, dan memperkuat jaringan regional Bali-NTB-NTT dalam pariwisata dan investasi.

Seaplane Batujai bukanlah sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari kebijakan integratif yang menghubungkan sektor pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Tentunya, munculnya kebijakan ini memunculkan berbagai pertanyaan publik, yang merupakan hal wajar ketika menghadapi arah pembangunan baru.

Apa ini hanya untuk segmen elit? Memang, segmen premium menjadi sasaran awal, namun manfaat ekonominya akan dirasakan oleh banyak pihak melalui lapangan kerja dan kemitraan lokal. Apakah ramah lingkungan? Fasilitas dirancang dengan prinsip keberlanjutan dan mematuhi regulasi lingkungan. Bagaimana dengan fungsi bendungan? Keberlangsungan fungsi utama pengairan tetap terjaga berkat koordinasi yang ketat antar instansi.

Kita sadari bahwa tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase yang terintegrasi dengan bandara internasional, dan keberadaan ini menjadi diferensiasi penting bagi NTB dalam peta pariwisata nasional.

Gubernur NTB menegaskan bahwa kebijakan ini menggambarkan transformasi NTB dari sekadar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang saling terhubung dan berdaya saing. Seaplane Batujai adalah langkah korektif yang strategis, mengelola geografi NTB dengan bijak. Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini berpeluang membuka akses ke ribuan pulau, memperkenalkan era baru pembangunan yang berkelanjutan dan merata, menjadikan kekuatan geografis NTB sebagai aset utama dalam peta kompetitif nasional dan regional.