Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Terus Dorong Pengelolaan Berkelanjutan

InfoSumbawa – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini berbincang dengan Tim MONEV Studio Global mengenai laporan Program Marine Biodiversity and Coral Triangle – KfW yang dilaksanakan oleh Wildlife Conservation Society (WCS). Pada kesempatan ini, tim MONEV berusaha mendalami berbagai aspek terkait dukungan dan kebijakan pemerintah provinsi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas menyampaikan bahwa peran WCS sangat signifikan dalam meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi program nasional untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kedua aspek ini menjadi pijakan dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), di mana sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya nyata, Kepala Dinas menjelaskan bahwa penguatan sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui beberapa inisiatif, seperti penataan pelabuhan perikanan, peningkatan sarana produksi baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya, serta pengolahan hasil perikanan. Langkah-langkah ini merupakan bagian penting dalam mendukung ekonomi biru yang diharapkan berkembang di NTB.

WCS juga berperan aktif dalam memperluas kawasan konservasi yang telah membuahkan hasil nyata. Hingga saat ini, kementerian terkait telah menetapkan 12 kawasan konservasi, sementara dua kawasan lainnya masih dalam proses, yakni di Lunyuk – Tatar Sepang dan Teluk Bumbang. Pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan dilakukan dengan pendekatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi tetapi juga menekankan pentingnya konservasi untuk memulihkan lingkungan.

Harapan lainnya adalah meningkatnya partisipasi publik, di mana retribusi yang didapatkan saat mengakses kawasan konservasi akan digunakan untuk perbaikan dan pemulihan ekosistem, alih-alih masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya sinergi antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, NTB diharapkan dapat menjadi contoh bagi model pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di tingkat nasional.