NTB Kuat Hadapi Perubahan Iklim Lewat Musrenbang Tematik

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Forum ini menjadi langkah strategis untuk mengubah pendekatan penanganan bencana dari reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan inklusif.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam pidatonya menyatakan bahwa kondisi geografis NTB rentan terhadap berbagai bencana. Pada tahun 2025, tercatat 105 kejadian banjir, dan hingga April 2026 mencapai 60 kejadian. Fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi menjadi tantangan utama yang perlu diwaspadai.

“Meskipun bencana sulit diprediksi, dengan tingkat kerentanan yang kita miliki, perencanaan yang matang serta pengaturan anggaran yang tepat menjadi sangat penting,” ujar Wagub di Mataram pada Kamis (9/4).

Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” sebagai fondasi utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di NTB. Konsep tersebut mengedepankan dua aspek kunci:

• Keadilan Distributif: Negara berperan nyata dalam menyediakan bantuan, membangun kembali infrastruktur, dan memulihkan ekonomi secara merata tanpa mengabaikan wilayah tertentu.
• Keadilan Prosedural: Melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan agar lebih inklusif dan tepat sasaran.

Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, untuk meninggalkan ego sektoral dan meningkatkan sinergi lintas sektor dalam program tahun anggaran 2027.

“Tanggung jawab kebencanaan adalah kewajiban kita semua. Kita harus memastikan kesiapan logistik, ketahanan pangan pascabencana, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko iklim ekstrem,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kemakmuran suatu daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai refleksi dari gempa Lombok 2018, NTB diharapkan dapat bertransformasi menjadi wilayah yang tangguh, adaptif dan kompetitif sebagai tujuan wisata global.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menekankan bahwa secara geografis, NTB merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dari 11 jenis bencana nasional, tujuh di antaranya terjadi di NTB, termasuk banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.

“Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini menjadi tantangan sekaligus dasar untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran. Menurutnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan yang ideal dan realisasi anggaran yang kurang optimal akibat keterbatasan fiskal.

“Kami ingin memastikan perencanaan sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai anggaran OPD digunakan untuk belanja rutin, sementara program prioritas kebencanaan terabaikan,” tegasnya.

Musrenbang Tematik ini mendapatkan dukungan dari Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam memperkuat manajemen risiko bencana. Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027.

Melalui forum ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” melalui pembangunan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.