Komitmen Pemprov NTB untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggencarkan upaya pemerataan pembangunan sektor pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang berperan penting dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diungkapkan dalam sesi dialog dengan para guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di SLB Baiturrahman Sondosia, yang berlangsung pada Selasa, 3 Maret.

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan penghargaan terhadap hasil revitalisasi SLB Baiturrahman Sondosia yang terlihat rapi dan berkualitas, meski dengan anggaran terbatas. Ia menekankan bahwa pendidikan tak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pentingnya memberikan keteladanan.

“Untuk mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, kita harus menjadi contoh yang baik. Pendidikan bukan sekedar teori, tetapi merupakan suatu proses yang melibatkan kita semua,” ucapnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang mengajar 88 siswa di sekolah tersebut, dan mengingatkan agar para guru berperan sebagai orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB berencana menyediakan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Level 2 bagi siswa SMK hingga bulan Juni mendatang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui oleh pasar kerja. Jika program ini berjalan baik, target akan ditingkatkan.

“Kami sedang merumuskan kebijakan baru mengenai pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, terutama bagi sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil yang menghadapi kendala anggaran,” tambah Gubernur.

Di sisi lain, pembayaran bagi guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun kini telah diproses dan ditransfer. PemprovNTB melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan dapat dilakukan dengan lancar.

Sejak sebelumnya, terdapat kendala dari Kementerian Agama terkait kepastian beban anggaran. Kini, Kementerian Keuangan mengambil alih tanggung jawab tersebut agar proses dapat diselesaikan. Sekolah diimbau untuk segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat masalah.

Mengenai 538 peserta yang gagal dalam seleksi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan mengenai ASN sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang berprestasi.