Wagub NTB Tegaskan Pentingnya Integritas Birokrasi dengan Tindakan Nyata

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan mempercepat pemenuhan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Laporan per 27 Agustus 2025 menunjukkan keterpenuhan data dukung di NTB telah mencapai 49,26 persen.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah NTB Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Senin (1/9). Menurut penilaian sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), capaian rata-rata NTB tercatat sebesar 38,19 persen. “Angka ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki kualitas dan kelengkapan data dukung,” ujarnya.

Untuk mempercepat upaya ini, Pemprov NTB mendorong seluruh perangkat daerah penanggung jawab area intervensi untuk meningkatkan koordinasi dengan inspektorat. Indikator yang belum terpenuhi dipetakan untuk menjadi perhatian pada tahun berikutnya.

Selain itu, Wagub meminta bupati dan wali kota se-NTB menyiapkan langkah strategis dalam menyelesaikan kendala, serta menekankan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai tolok ukur tata kelola pemerintahan yang bersih. “Integritas birokrasi tidak hanya diukur dari dokumen tetapi juga dari persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menerima layanan. Mari kita rawat integritas ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga kepercayaan rakyat melalui komitmen bersama dalam memberantas korupsi. “Mari kita wujudkan NTB yang bersih dari korupsi sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.