Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 di NTB

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merayakan momen penting Hari Otonomi Daerah yang ke-30 dengan mengadakan Apel di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur NTB pada Senin, 27 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan amanat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen vital untuk mempercepat pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Momen strategis ini menjadi komitmen bersama untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” ungkap Mendagri.

Tema peringatan Otda tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan semangat kemandirian daerah untuk mengelola potensi lokal secara optimal serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. “Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal,” tambahnya.

Beberapa langkah strategis menjadi fokus dalam memperkuat otonomi daerah, di antaranya:

• Integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pembangunan.
• Reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung oleh digitalisasi dan inovasi daerah untuk mempercepat pelayanan publik.
• Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli dan pengelolaan keuangan yang mandiri.
• Peningkatan kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi dan pengelolaan lingkungan.

Pemerintah daerah juga diharapkan fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Dalam menghadapi tantangan global, penguatan ketahanan daerah juga perlu diperhatikan, mencakup ketahanan pangan dan mitigasi bencana terkait perubahan iklim.

Agenda prioritas mencakup upaya swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, dan pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja. Di bidang sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi fokus, dengan penekanan pada kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan gizi masyarakat.

Di akhir sambutan, ditekankan bahwa capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan harapan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.