Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Kebebasan Berpendapat dan Ketertiban Umum

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menghormati kebebasan berpendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Kepada masyarakat, disampaikan bahwa kebebasan ini diatur dalam Pasal 19 dari International Covenant on Civil and Political Rights serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan merupakan pelanggaran hukum yang harus dihadapi dengan tegas.

Pihak kepolisian telah bertindak cepat dan transparan terkait petugas yang melakukan kesalahan, memastikan proses pemeriksaan dilakukan terbuka kepada publik. Sementara itu, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, Ketua Umum Partai Politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru sejak 1 September 2025.

Pemerintah menginstruksikan Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan gangguan terhadap pusat ekonomi sesuai hukum yang berlaku. Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya, diharapkan untuk berdialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa, guna menerima masukan dan koreksi secara langsung.

Masyarakat dihimbau untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan dijamin akan didengar serta ditindaklanjuti. Pemerintah meminta seluruh warga untuk tetap percaya dan tenang, serta berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk mereka yang paling kecil dan tertinggal.

Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari provokasi yang dapat memecah belah. Dengan semangat gotong royong, diharapkan masyarakat dapat menjaga lingkungan, keluarga, dan negara demi kebangkitan Indonesia.