Pemprov NTB Tekankan Pentingnya Data dalam Perencanaan Pembangunan

InfoSumbawa – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan pentingnya pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang kali ini tidak boleh lagi berbasis pada asumsi semata, melainkan harus didukung oleh data terpilah dan terintegrasi yang dapat menjangkau kelompok-kelompok yang rentan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Prime Park Hotel Mataram pada Rabu, 1 April 2026.

Kegiatan ini diorganisir oleh Bappeda NTB bekerja sama dengan Program SKALA dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lead Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma, pejabat perangkat daerah, serta aktivis dari organisasi sosial yang fokus pada isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Ahsanul, yang akrab disapa Aka, menekankan bahwa tanpa adanya data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan dapat meninggalkan kelompok yang paling memerlukan perhatian. “Kita tidak dapat lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus mengetahui dengan jelas siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan saat ini bukanlah ketersediaan program, melainkan ketepatan sasaran. Tanpa data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang dibuat bisa menjadi bias dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Pemprov NTB telah berupaya membangun fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, Aka mengakui ada tantangan dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data dalam proses Musrenbang yang belum sepenuhnya optimal. “Data harus menjadi instrumen perubahan dalam merencanakan pembangunan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa semua perangkat daerah harus berkolaborasi sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan kebermanfaatan data yang dihasilkan. Data yang dikembangkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata dari perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.

Sinergi lintas sektor menjadi sangat penting dalam konteks ini, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA, agar pengelolaan data tidak berjalan secara parsial. Aka mendorong agar Musrenbang bertransformasi menjadi forum berbasis data, yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar agenda administratif tahunan.

“Musrenbang harus beralih menjadi forum berbasis data yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Aka. Dengan lokakarya ini, diharapkan akan terbangun kesepahaman lintas sektor tentang pentingnya data yang inklusif, serta menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data untuk perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.

“Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.