Penguatan Ketangguhan Bencana di NTB sebagai Landasan Pembangunan

InfoSumbawa – Keterkaitan antara penguatan ketangguhan bencana dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025–2029 menjadi semakin nyata. Visi tersebut, yang bertajuk “Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, berfokus pada misi kelima yang menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan investasi yang berkelanjutan.

Nusa Tenggara Barat, yang merupakan provinsi kepulauan, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, serta kekeringan. Dalam hal ini, kondisi geografis yang unik mengharuskan perencanaan yang cermat, holistik, dan berbasis risiko.

Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menyatakan bahwa penanggulangan bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebuah kewajiban bersama yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan. “Dengan perencanaan yang baik, risiko dapat diminimalisir, kerugian ekonomi dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat,” ujarnya saat pelaksanaan kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Annual Working Plan (AWP) 2026 di Mataram, Rabu (26/2).

Kick off ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana. Kegiatan ini bagian dari upaya memperkuat sistem manajemen risiko bencana dan beradaptasi dengan perubahan iklim di provinsi ini.

Baiq Yunita mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Program SIAP SIAGA telah terjalin sejak tahun 2021 dan kini menjadi salah satu mitra utama dalam pembangunan di NTB. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan ketangguhan bencana dan respons terhadap perubahan iklim.

Melalui dukungan Program SIAP SIAGA, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengelola risiko dengan lebih baik. Program ini juga mendukung praktek adaptasi berbasis ekosistem, konservasi, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Baiq Yunita menambahkan bahwa pengurangan risiko bencana berdampak positif pada iklim investasi daerah, menjadikan NTB lebih menarik bagi investor, terutama di sektor pariwisata dan energi terbarukan.

Dalam hal ini, BAPPEDA berfungsi sebagai koordinator lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan multipihak sejalan dengan target RPJMD, serta memiliki indikator capaian yang jelas dalam aspek ketangguhan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi pemerintah daerah, seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis yang perlu diperkuat. “Kolaborasi multipihak ini merupakan peluang yang sangat berharga, termasuk dukungan internasional seperti Program SIAP SIAGA. Kami ingin menjadikan NTB sebagai contoh untuk kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan,” tambahnya.

Catherine Meehan, First Secretary (Humanitarian) dari Kedutaan Besar Australia, menyampaikan kebanggaannya terhadap kemitraan yang terjalin melalui Program SIAP SIAGA. Dia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan respons yang lebih efektif dan inklusif.

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Kick Off ini sebagai langkah penting untuk menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten. Hal ini menjadi sangat krusial agar investasi yang dilakukan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah dan memberikan dampak yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Catherine juga menekankan perlunya integrasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam program SIAP SIAGA. Ketangguhan, ia lanjutkan, tidak hanya berfokus pada sistem, tapi juga memastikan bahwa kelompok paling rentan terlibat dan dilayani dengan baik.

Lucy Dickinson, sebagai Team Leader Program SIAP SIAGA, menambahkan bahwa kick off AWP 2026 ini bukan hanya sekedar peluncuran rencana kerja, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan dukungan program benar-benar digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Forum tersebut juga membahas prioritas kegiatan tahun 2026, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi pengurangan risiko bencana, peningkatan sistem informasi dan data risiko, serta penguatan layanan inklusif bagi kelompok rentan. Forum ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten, BPBD, Bappeda, serta mitra pembangunan lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengungkapkan bahwa dukungan dari Program SIAP SIAGA telah membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dalam hal ini di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa. Berbagai inisiatif telah dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparat daerah dan memasukkan isu disabilitas dalam manajemen bencana.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kolaborasi ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang menjadikan ketangguhan bencana dan adaptasi iklim sebagai fondasi untuk pembangunan jangka panjang. “Kolaborasi dengan Program SIAP SIAGA adalah bagian dari strategi kami menuju NTB yang makmur dan mendunia,” tutupnya.